Wacana mengenai relaksasi TKDN beberapa waktu terakhir memunculkan perdebatan yang cukup menarik di kalangan pelaku usaha. Pemerintah dinilai berada pada posisi yang tidak mudah: di satu sisi ingin menjaga daya tarik investasi, tetapi di sisi lain tetap dituntut mempertahankan keberpihakan terhadap industri nasional. Perdebatan ini sebenarnya menunjukkan bahwa TKDN telah berubah menjadi isu yang jauh lebih kompleks dibanding beberapa tahun lalu. Jika sebelumnya pembahasan TKDN lebih banyak berada di ruang teknis pengadaan, hari ini konteksnya melebar ke arah geopolitik industri, efisiensi produksi, hingga daya saing Indonesia di tengah perubahan rantai pasok global.
Dunia sedang bergerak cepat, Negara-negara mulai berlomba membangun kapasitas industrinya masing-masing setelah pandemi dan konflik geopolitik global memperlihatkan satu fakta penting: ketergantungan berlebihan terhadap impor dapat menjadi risiko strategis. Indonesia tampaknya mesti membaca situasi itu. Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi, penguatan industri lokal, dan TKDN muncul hampir bersamaan sebagai bagian dari agenda ekonomi nasional. Masalahnya, implementasi di lapangan tidak selalu sesederhana narasi kebijakan.
Pada saat yang bersamaan terdapat banyak industri yang sebenarnya masih berada pada posisi transisi; di sektor teknologi misalnya, tidak semua komponen bisa dipenuhi dari dalam negeri, lalu di sektor manufaktur tertentu, rantai pasok lokal juga belum sepenuhnya terbentuk. Akibatnya, perusahaan sering berada di situasi dilematis: tuntutan kandungan lokal meningkat, tetapi kapasitas industri pendukung belum seluruhnya siap.
Pada titik ini terjadi perdebatan mengenai fleksibilitas TKDN mulai muncul, sebagian kalangan industri menganggap relaksasi tertentu diperlukan agar investasi tetap kompetitif. Terutama pada sektor-sektor yang masih sangat bergantung pada teknologi dan komponen impor. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa pelonggaran berlebihan justru membuat tujuan besar penguatan industri nasional kehilangan arah. Karena pada akhirnya, pertanyaan terpentingnya bukan sekadar:
“Berapa persen kandungan lokal yang harus dipenuhi?” Tetapi:
“Apakah kebijakan ini benar-benar membangun kapasitas industri nasional dalam jangka panjang?”
Bagi pelaku usaha sendiri, perubahan arah kebijakan ini membuat kebutuhan terhadap kepastian regulasi menjadi semakin penting. Banyak perusahaan hari ini bukan hanya membutuhkan sertifikasi, tetapi juga pembacaan yang tepat terhadap arah kebijakan industri. Sebab yang sedang berubah bukan hanya aturan administrasi, melainkan cara negara melihat industri nasional ke depan.
Dalam situasi seperti ini, perusahaan yang mampu membaca arah perubahan lebih awal biasanya akan memiliki posisi yang lebih kuat dibanding mereka yang hanya bergerak ketika regulasi sudah menjadi kewajiban.